Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Tahun 2021

Pontianak - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Terkait Peraturan Perundang-Undangan terkait Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagai upaya menyatukan persepsi dalam penanganan penduduk penyandang masalah kesejahteran sosial yang belum terdaftar kependudukan agar secara tertib administrasi kependudukan dapat terlayani dengan penanganan kebijakan bersama antara Dinas Sosial.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk dan wujud kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ungkap Asisten Perekonomian Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Junaidi, M.M, saat mewakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pembukaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Hotel Kapuas Palace Pontianak hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan beberapa hal penting untuk dipahami dan ditindaklanjuti terkait Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, antara lain:

Pertama, bersepakat bahwa Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kedua, untuk mendapat dan melengkapi data kependudukan, Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu bersinergi secara kontinu dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten /Kota yang tentu memiliki data-data penyandang kesejahteran sosial yang mana didalamnya juga tertuang data Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

"Untuk itu, sekali lagi Saya berharap agar melalui pertemuan ini semua peserta dapat mengikutinya kegiatan Bimtek ini dengan baik sebagai wujud tugas dan kewajiban pelayanan yang membahagiakan, khususnya bagi Penduduk Rentan Adminsitrasi Kependudukan sehingga terwujudnya persamaan persepsi dalam penanganan masalah Administrasi Kependudukan dan penggunaan data kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat." ujar Drs. Junaidi, MM

Scroll to Up